Jenis pajak yang berlaku di Indonesia beserta contohnya. Sumber Pixabay/ stevepbPajak merupakan kewajiban yang tak dapat dihindari oleh setiap warga negara. Hasil dari pajak tersebut digunakan untuk membangun atau memperbarui fasilitas layanan publik. Jenis pajak sendiri juga beragam berdasarkan kegunaannya buku Hukum Pajak karya Adrian Sutedi 20111, dilihat dari segi ekonomi, pajak dipahami sebagai sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sedangkan dari prespektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajiban menyetorkan uang kepada Pajak di IndonesiaJenis pajak yang berlaku di Indonesia beserta contohnya. Sumber Pixabay/ stevepbApabila terjadi penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Untuk mengenal pajak lebih lanjut, simak uraiannya berikut Berdasarkan Cara PemungutanJenis pajak ini, dibagi lagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan PBB, Pajak Kendaraan tidak langsung, ialah pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain. Seperti h Pajak Pertambahan Nilai PPN, Pajak Bea Masuk, Pajak Berdasarkan SifatnyaMenurut sifatnya, pajak ini terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah jenis pajak yang pengenaannya melihat kondisi atau keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan PPh.Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak Subjek Pajak ataupun tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai PPN.3. Berdasarkan Lembaga PemungutSementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak pajak yang dikelola oleh administrasi pajak pusat adalah . Unit kerja yang mengelola pajak pusat adalah Kantor Pelayanan Pajak KPP, Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP, Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pusat DJP. Beberapa pajak yang termasuk dalam wewenang pemerintah pusatPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PPNPajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBMPajak Bumi dan Bangunan PBB Adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Contoh pajak daerah yaituPajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atasPajak Kendaraan Bermotor PKB;Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB;Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB;Pajak Air Permukaan PAP;Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Opsen Pajak MBLBSedangkan, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atasPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB;Pajak Barang dan Jasa Tertentu PBJT;Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB; danOpsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Opsen BBNKB.Unit Administrasi Pajak DaerahKantor Dinas Pendapatan DaerahKantor Pajak Daerah; atauKantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah penjelasan mengenai jenis pajak yang berlaku di Indonesia lengkap dengan contohnya. Semoga bermanfaat!

1. Sumber – Sumber Perikatan Sumber Perikatan ada 2 dua yaitu Ulasan Mengenai Syarat Menjadi Eksportir-“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., – Andri Marpaung, & Partners” Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, – Andri Marpaung, & Partner’s… TAHAPAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA-“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., – Andri Marpaung, & Partners”TAHAPAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA- June 9, 2023 Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, – Andri Marpaung, & Partner’s… “Mulutmu Harimaumu dan Jarimu Harimaumu” Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Dan Ancaman Hukumannya June 7, 2023 Opini Hukum Penulis Artikel Widodo Anggota DPD LBH PETA JATIM Berita Terbaru “Law Firm Dr…. PerjanjianUndang-Undang Dalam Perikatan yang timbul karena Perjanjian, kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam Perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas Perikatan yang timbul karena Undang-Undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh Undang-Undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban Undang-Undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran Undang-Undang. Menurut Pasal 1352 KUHPerdata, perikatan yang timbul karena undang-undang diperinci menjadi 2 dua Perikatan semata-mata ditentukan Undang-Undang;Perikatan yang timbul karena perbuatan orang, dibagi Perbuatan menurut Hukum Melanggar Hukum Onrechtmatigdaad. 2. Jenis-Jenis Perikatan Perikatan Bersyarat;Perikatan Dengan Ketetapan Waktu;Perikatan Manasuka boleh pilih;Perikatan Tanggung Menanggung;Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi;Perikatan dengan Ancaman Hukuman ad. 1 Perikatan Bersyarat Perikatan Bersyarat voorwardelijk verbintenis adalah Perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadinya, baik dengan menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa, maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut Pasal 1253 KUHPerdata. Dari ketentuan Pasal ini dapat dibedakan dua perikatan bersyarat yaitu a. Perikatan dengan syarat tangguh Apabila syarat “peristiwa” yang dimaksudkan itu terjadi, maka Perikatan dlaksanakan Pasal 1263 KUHPerdata. Jadi, sejak peristiwa itu terjadi, kewajiban debitur untuk berprestasi segera dilaksanakan. b. Perikatan dengan syarat batal Di sini justru perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila “peristiwa” yang dimaksudkan itu terjadi Pasal 1265 KUHPerdata.ad. 2 Perikatan Dengan Ketetapan Waktu Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Maksud syarat “ketepatan waktu” ialah pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada “waktuu yang ditetapkan”. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tanggal yang sudah ditetapkan. Misalnya A berjanji kepada anak perempuannya yang telah kawin itu untuk memberikan rumahnya, apabila bayi yang sedang dikandungnya itu telah lahir. Dalam perikatan dengan ketepatan waktu, apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. Tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu tiba tidak dapat diminta kembali Pasal 1269 KUHPerdata. ad. 3 Perikatan Manasuka boleh pilih Dalam perikatan manasuka, objek prestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan manasuka, karena debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satuu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya. Jika debitur telah memenuhi salah satu dari dua benda yang disebutkan dalam perikatan, ia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak memilih prestasi itu ada pada debitur, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditur Pasal 1272 dan 1273 KUHPerdata.ad. 4 Perikatan Tanggung Menanggung Dalam perikatan tanggung menanggung dapat terjadi seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Apabila kreditur terdiri dari beberapa orang, ini disebut tanggung menanggung aktif. Dalam hal ini setiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang, dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan hapus Pasal 1278 KUHPerdata.ad. 5 Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi Suatu perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi apabila benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, lagi pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Jadi, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu didasarkan pada a. Sifat benda yang menjadi objek perikatan, b. Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Yatra Transaction Failed November 17, 2022 Your transaction failed, please try again or contact site support. Yatra Thank You November 17, 2022 Your booking has been confirmed. We will get back to you soon. Yatra My Account November 17, 2022 Login Persoalan dapat atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitur atau lebih dari seorang kreditur. Jika hanya seorang kreditur saja dalam perikatan itu, maka perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi, meskipun prestasinya dapat dibagi. Menurut ketentuan Pasal 1390 KUHPerdata, tak seorang debitur pun dapat memaksa kreditur menerima pembayaran hutangnya sebagian demi sebagian, meskipun hutang itu dapat 6 Perikatan dengan Ancaman Hukuman Perikatan ini memuat suatu ancaman hukuman terhadap debitur apabila ia lalai memenuhi prestasinya. Ancaman hukuman ini bermaksud untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perikatan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Di samping itu juga sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul-betul terjadi wanprestasi. Hukuman itu merupakan pendorong debitur untuk membebaskan kreditur dari pembuktian tentang besarnya ganti kerugian yang telah ketentuan PAsal 1304 KUHPerdata, ancaman hukukam itu ialah untuk melakukan sesuatu apabila perikatan tidak dipenuhi, sedangkan penetapan hukuman itu adalah sebagai ganti kerugian karena tidak dipenuhinya prestasi Pasal 1307 KUHPerdata. Ganti kerugian selalu berupa uang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman itu berupa ancaman pembayaran denda. Pembayaran denda sebagai ganti kerugian tidak dapat dituntut oleh kreditur apabila tidak berprestasi debitur itu karena adanya keadaan memaksa overmacht. Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, – Andri Marpaung, & Partner’s ” KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT PKPA ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARANNikson Kennedy Marpaung, CLALIDOIWANTO SIMBOLON, SHPriston Tampubolon, DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PERADI SELURUH INDONESIASEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIAInilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat IniKabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman PAJ BandungUlasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan PenahananProfil Dekan Fakultas Hukum Universitas ParahyanganPerlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik IndonesiaPerlindungan Hak Asasi Manusia HAM Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima KerjaBagaimana Cara Mendirikan PT PerseroKetentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa InggrisSejarah KUHP Di IndonesiaTEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAANTUJUAN HUKUM PIDANAMACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYAMENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYAASAS-ASAS HUKUM PIDANAADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNGBIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNGRekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa BaratProfil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng SilaDampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi KaryawanPenasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19Info Kantor Hukum Kota Bandung & CimahiTUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAANTEORI-TEORI PEMIDANAANInformasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Advokat Indonesia PERADI Seluruh Indonesia8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan InspirasiDafar Nama Perusahaan Di Kota BandungDAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIADaftar Kantor Pengacara Di BandungDaftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan JakartaBagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di KepolisianApakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / BuruhApa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?Cara Membedakan Penipuan dan PenggelapanSEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUMBagaimana Tata Cara Mendirikan PerusahaanApakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik SHMCek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata Pemeilihan Presiden AS Trump Unggul, Penghitungan Suara Sudah 92 PersenEnam Perusahaan BUMN Ini Sedang Buka Lowongan Kerja, Jangan Sampai Kelewatan Ya !PTUN Vonis Jaksa Agung Melawan Hukum, Ini Respons Korban Kasus SemanggiCiri-ciri Sengketa Tata Usaha NegaraAlur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Sebelum meneken kontrak, maka Anda harus tahu betul apa perbedaan perikatan dengan perjanjian. Pasalnya, perikatan dan perjanjian ini memiliki arti makna yang sangat mirip. Ya, kedua istilah kontrak tersebut memiliki arti yakni mengikat kedua pihak untuk mematuhi aturan yang telah tetapi, secara spesifikasi isi kontrak tentu saja berbeda. Selain itu, objek yang dijadikan dalam kontrak perjanjian dengan perikatan ini berbeda. Maka dari itu, Anda harus mempelajari dua istilah tersebut. Memang, masih banyak orang belum paham betul tentang apa itu hukum itu, beberapa pihak juga belum mengetahui mengapa perjanjian memiliki kekuatan hukum, terutama pada hukum perdata. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang perdata yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, ketahui betul perbedaan perikatan dengan itu, Anda tidak boleh melanggar dari isi perjanjian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jika melanggar, maka salah satu pihak dapat mendaftarkan gugatan perkara perdata ke pengadilan. Pasalnya, salah satu pihak dianggap melakukan wanprestasi terhadap Perikatan dengan Perjanjian Sesuai dengan Undang-Undang PerdataPerlu Anda ketahui dalam membuat kontrak terdapat perbedaan istilah antara perikatan dengan perjanjian. Memang, keduanya memiliki arti yang tidak jauh berbeda. Namun, keduanya harus dibedakan sesuai dengan Undang-Undang persamaan, perikatan dengan perjanjian ini memiliki hak dan kewajiban untuk saling menyelesaikan apa yang menjadi isi dalam kontrak. Jika salah satu pihak tidak mampu menyelesaikan atau melanggar kontrak, maka hal tersebut dianggap sebagai salah satu pihak dapat mengajukan gugatan terhadap wanprestasi atas perjanjian maupun perikatan yang telah disepakati bersama. Sedangkan, perbedaannya ada pada jenis objek yang telah ditentukan perikatan merupakan suatu kontrak yang mengikat dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk memberikan, memberitahu, atau bahkan berbuat sesuatu sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari pihak perikatan ini tidak tergantung pada objek barang. Melainkan berpaku pada tindakan yang saling menguntungkan. Sedangkan, perjanjian adalah suatu kontrak yang mengikat dengan objek produk atau barang tertentu. Jadi, akan ada upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian ini memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Undang-Undang perdata yang berlaku. Dengan begitu, Anda telah mengetahui perbedaan perikatan dengan memudahkan Anda dalam membedakan kedua istilah tersebut, maka ketahui ciri-ciri dari perikatan dengan perjanjian. Sebab, ciri-ciri kedua istilah tersebut sangat berbeda. Dan kemudian, pastikan bahwa isi kontrak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dan penandatangan berkas kontrak, maka perikatan atau perjanjian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, Anda harus menjalankan perintah sesuai dengan isi kontrak agar tidak dianggap melakukan itu Perjanjian?Melansir dari hukumonline, Prof Subekti dalam bukunya mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu Pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan itu Perikatan? Dalam buku yang sama menurut Prof Subekti mendifinisikan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari Perbedaan Perikatan dengan PerjanjianMemang, untuk membedakan antara perikatan dengan perjanjian ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Oleh karena itu, Anda harus memahami tentang ciri-cirinya terlebih dahulu. Diantaranya adalah sebagai berikut ini Memiliki Kekuatan HukumCiri pertama, perjanjian serta perikatan ini memang sama-sama memiliki kekuatan hukum tetap. Hanya saja, perjanjian lebih kuat dalam memiliki kekuatan hukum karena mengatur 1 pihak atau itu, isi kontrak juga lebih spesifik dibandingkan dengan perikatan. Hal tersebut menjadi salah satu perbedaan perikatan dengan perjanjian menurut Berlaku Perjanjian dan PerikatanCiri kedua yakni tanggal berlaku perjanjian dan perikatan. Setiap perjanjian maupun perkaitan harus terdapat penanggalan. Hal tersebut mengatur tentang kapan perjanjian dan perikatan ini orang yang bertanya bagaimana jika perjanjian tidak mencantumkan tanggal. Artinya, akan ada konflik yang berakhir pada persidangan perdata jika tidak ada tanggal dalam perjanjian maupun perikatan. Sebab, hal tersebut membuat kerancuan dalam isi dalam Isi kontrakCiri ketiga, isi dalam kontrak perjanjian dengan perikatan ini berbeda. Perjanjian memuat tentang objek atau benda yang ternilai. Sedangkan, perikatan ini lebih kepada hal-hal atau jasa yang menguntungkan kedua belah begitu, Anda dapat mengetahui perbedaan perikatan dengan perjanjian dari isi kontrak yang telah disepakati meneken kontrak, Anda harus tahu betul isi dari perjanjian atau perikatan tersebut. Pasalnya, perjanjian dan perikatan ini memiliki makna arti yang sangat mirip. Namun, ada perbedaan yang harus Anda ketahui. Untuk mengetahui perbedaan perikatan dengan perjanjian, maka pelajari ciri-cirinya terlebih Permasalahan Bisnis Dengan JustikaSaat ini Anda dapat berkonsultasi dengan Mitra Advokat terkait permasalahan bisnis, dimana saja. Dengan menggunakan Layanan Bisnis Justika, Anda dapat berkonsultasi tanpa harus mendatangi Kantor Justika? Justika merupakan platform konsultasi hukum terbaik dan terpercaya yang ada di Indonesia, dengan Mitra Advokat yang tergabung memiliki pengalaman lebih dari 5 Lima tahun. Khususnya dalam bidang bisnis, maka permasalahan Anda dapat dibantu dan diselesaikan secara informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman Justika.

Anda pasti familiar dengan istilah perikatan, tapi apakah Anda sudah tau apa itu perikatan? Masih banyak orang yang menyamakan perikatan dengan perjanjian, padahal keduanya cukup berbeda, lho! Singkatnya, perikatan adalah hubungan hukum yang muncul dari perjanjian. Jadi, tanpa adanya perjanjian, perikatan tak akan bisa lahir. Nah, untuk memahami perikatan lebih jauh, kami akan membahasnya dengan lengkap di artikel ini. Mulai dari definisi, unsur, hingga asas perikatan ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mulai! Apa itu Perikatan? Sumber gambar Pixabay Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di lapangan harta kekayaan, lalu pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Nah, hubungan hukum ini lahir karena adanya suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Misalnya, perjanjian hutang piutang, perjanjian kerja sama, dan sebagainya. Baca juga Apa Itu Surat Perjanjian? Jenis, Contoh, dan Cara Membuatnya Dasar Hukum Perikatan Dasar hukum perikatan bisa Anda temukan di Pasal 1233 KUHPer yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang” Baca juga Perjanjian dan Kontrak Apa Persamaan dan Perbedaannya? Jenis Perikatan Mengutip dari website Fakultas Hukum Unair, jenis perikatan dibedakan menjadi dua – Mengacu Pada Buku III KUHPer Berdasarkan Sumbernya — bersumber dari perjanjian dan bersumber dari undang-undang Berdasarkan Wujud Prestasinya — memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu Perikatan Bersyarat — ditanggungkan pada peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi Berdasarkan Ketetapan — ditangguhkan pelaksanaannya sampai waktu yang ditentukan Perikatan Alternatif — dalam memenuhi kewajibannya, debitur bisa memilih salah satu prestasi yang telah ditentukan Perikatan Tanggung Renteng — beberapa orang bersama-sama menjadi pihak yang berhutang ke kreditur Perikatan yang Dapat Dibagi-bagi dan Tak Dapat Dibagi-Bagi — setiap debitur hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya dalam pemenuhan prestasi Perikatan dengan Ancaman Hukuman — untuk menjamin pelaksanaan perikatan, maka seseorang wajib melakukan sesuatu bila tak bisa memenuhi perikatan – Perikatan yang Objeknya Lebih dari Satu Perikatan Alternatif — memberikan pilihan ke para pihak untuk memilih satu atau dua lebih kewajiban atas prestasi Perikatan Generik — objeknya ditentukan menurut jumlah dan jenis Perikatan Fakultatif — membebaskan debitur untuk memenuhi kewajiban yang lain, bila tak bisa memenuhi kewajiban pokoknya Baca juga Apa Itu Kontrak? Syarat Sah, Asas, dan Contohnya Unsur Perikatan Ada empat unsur perikatan, yaitu 1. Hubungan Hukum Hubungan yang diatur oleh hukum Melekatkan hak ke satu pihak dan kewajiban di pihak lainnya Bila salah satu pihak tak melaksanakan kewajiban, maka bisa dituntut pembuhannya Hubungan hukum sendiri bisa terjadi karena Kehendak para pihak Sebagai perintah peraturan undang-undangan 2. Para Pihak Debitur — pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau pihak yang berhutang kewajiban Kreditur — pihak yang berhak menuntut pemenuhan prestasi atau pihak yang mempunyai piutang hak Baca juga Mengenal Surat Perjanjian Kredit dan Contohnya 3. Kekayaan Pandangan Klasik — hubungan dapat dikategorikan sebagai perikatan bila dapat dinilai dengan sejumlah uang Pandangan Baru — walaupun tak bisa dinilai dengan uang, tapi bila masyarakat atau rasa keadilan menghendaki, maka bisa diberi akibat hukum 4. Prestasi Prestasi adalah kewajiban yang harus Anda laksanakan. Dalam dunia hukum, kewajiban adalah beban yang Anda tanggung dan bersifat kontraktual atau perjanjian perikatan. Sehingga, bila perikatan Anda belum selesai, maka ada keharusan untuk memenuhinya prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPer, ada tiga bentuk prestasi, yaitu Memberikan sesuatu Berbuat sesuatu Tak berbuat sesuatu Selain itu, syarat prestasi adalah sebagai berikut Tertentu atau bisa ditentukan Objeknya tidak dilarang oleh hukum Dimungkinkan untuk dilaksanakan Baca juga Panduan Kontrak Baku di Indonesia [Terlengkap] Asas Hukum Perikatan Asas perikatan bisa Anda temukan di Buku III KUHPer, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak — segala sesuatu di perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai UU bagi mereka Pasal 1338 KUHPer. Asas Konsensualisme — perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok dan tak membutuhkan formalitas Pasal 1320 KUHPer. Wanprestasi dan Akibatnya Wanprestasi adalah akibat yang timbul bila salah satu pihak tak melakukan apa yang diperjanjian. Bentuk wanprestasi ini ada empat, yaitu Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan Melaksanakan apa yang dijanjian, tapi tak sebagaimana dijanjikan Melakukan apa yang dijanjikan, tapi terlambat Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tak boleh dilakukan Baca juga 7 Contoh Surat Penagihan Berbagai Jenis, Terlengkap! Kelola Dokumen Perjanjian dan Kontrak dengan Mekari Sign! Itulah pembahasan lengkap mengenai perikatan. Melalui artikel ini, Anda sudah belajar pengertian perikatan, unsur, hingga asasnya. Sekarang, Anda pasti sudah paham, kan? Oh ya, sekarang Anda juga bisa membuat perjanjian maupun kontrak secara digital, lho! Ini dinamakan dengan kontrak elektronik dan sudah banyak digunakan, terutama bila para pihak berada di beda kota atau beda negara. Nah, Mekari Sign juga sudah mendukung fitur ini dan bisa langsung Anda nikmati, lengkap dengan emeterai yang bisa Anda bubuhkan. Coba Mekari Sign Sekarang! Mirza berusaha untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami pembaca. Tulisannya didasarkan dari riset menyeluruh ke berbagai sumber terpercaya, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi, seringkali tulisannya menjadi referensi bagi pembaca yang membutuhkan informasi akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Macam-macam Perikatan Menurut Undang-undang Perikatan BW Macam-macam perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yakni 1. Perikatan bersyarat voorwaardelijk Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau terjadi. Mungkin untuk memperjanjikan bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum tentu timbul itu. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan opschortende voorwaarde. Menurut Pasal 1253 KUHperdata tentang perikatan bersyarat “suatu perikatn adalah bersyarat mankala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”. Pasal ini menerangkan tentang perikatan bersyarat yaitu perikatan yang lahir atau berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi tetapi belum tentu akan terjadi atau belum tentu kapan terjadinya. Berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa perikatan bersyarat dapat dibedakan atas dua, yakni a. Perikatan dengan syarat tangguh; b. Perikatan dengan syarat berakhir. a. Perikatan dengan syarat tangguh Apabila syarat “peristiwa” yang dimaksud itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan pasal 1263 KUHpdt. Sejak peristiwa itu terjadi, keawjiban debitor untuk berprestasi segera dilaksanakan. Misalnya, A setuju apabila B adiknya mendiami paviliun rumahnya setelah B menikah. Nikah adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi. Sifatnya menangguhkan pelaksanaan perikatan, jika B nikah A wajib menyerahkan paviliun rumahnya untuk didiami oleh B. b. Perikatan dengan syarat batal Perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila “peristiwa” yang dimaksud itu terjadi pasal 1265 KUHpdt. Misalnya, K seteju apabila F kakaknya mendiami rumah K selam dia tugas belajar di Inggris dengan syarat bahwa F harus mengosongkan rumah tersebut apabila K selesai studi dan kembali ketanah air. Dalam contoh, F wajib menyerahkan kembali rumah tersebut kepada K adiknya. Istilah syarat berakhir dan bukan syarat batal yang digunakan karena istilah syarat berakhir tersebut lebih tepat, istilah syarat batal pada umumnya mengesankan adanya sesuatu secara melanggar hukum yang mengakibatkan batalnya perikatan tersebut dan memang perjanjian tersebut tidal batal, tetapi berakhir, dan berakhirnya perikatan tersebut atas kesepakatan para pihak sedangkan kalau batal adalah kalau perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak atau batal demi hukum. 2. Perikatan Dengan ketetapan Waktu tidjsbepaling Maksud syarat “ketetapan waktu” ialah bahwa pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya sudah pasti, atau berupa tanggal yang sudah tetap. Contonya”K berjanji pada anak laki-lakinya yang telah kawin itu untuk memberikan rumahnya, apabila bayi yang sedang dikandung isterinya itu telah dilahirkan”[9]. Menurut KUHperdata pasal 1268 tentang perikatan-perikatan ketetapan waktu, berbunyi “ suatu ketetapan waktu tidak, menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaanya”. Pasal ini menegaskan bahwa ketetapan waktu tudak menangguhkan lahirnya perikatan, tetapi hanya menangguhkan berarti bahwa perjajian dengan waktu ini pada dasarnya perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaanya yang tertunda sampai waktu yang ditentukan. Perbedaan antara suatu syarat dengan ketetapan waktu ialah yang pertama, berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tudak akan terlaksana. Sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun belum dapat ditentukan kapan datangnya. Misalnya meninggalnya seseorang. Cocontoh-contoh suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, banyak sekali dalam praktek seperti perjanjian perburuhan, suatu hutang wesel yang dapat ditagih suatu waktu setelahnya dipertunjukan dan lain sebagainya. 3. Perikatan mana suka alternatif Pada perikatan mana suka objek prestasinya ada dua macam benda. Dikatan perikatan mana suka keran dibitur boleh memenuhi presatasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Namun, debitur tidak dapat memaksakan kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya. Jika debitur telah memenuhi salah satu dari dua benda yang ditentukan dalam perikatan, dia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak milik prestasi itu ada pada debitor jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditor. Menurut pasal 1272 KUHperdata tentang mengenai perikatan-perikatan mana suka alternatif berbunyi, “tentang perikatan-perikatan mana suka debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salh satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima kreditor untuk sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya”. Dalam perikatan alternatif ini debiturtelah bebas jika telah menyerahkan salh satu dari dua atau lebih barang yang dijadikan alternatif pemebayaran. Misalnya, yang diajadikan alternatif adalah dua ekor sapi atau dua ekor kerbau maka kalau debitur menyerahkan dua ekor sapi saja debitur telah dibebaskan. Walaupun demikian, debitur tdak dapat memaksakan kepada kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang lainnya. Jadi, debitur tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima seekor sapi dan seekor kerbau. 4. Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng hoofdelijk atau solidair Ini adalah suatu perikatan diaman beberapa orang bersama-sam sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Beberapa orang bersama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam yang belakangan ini, sedikit sekali terdapat dalam praktek. Bebrapa orang yang bersama-sama mengahadapi orang berpiutang atau penagih hutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pemabayaran ini juga membaskan semua temen-temen yang berhutang. Itulah yang dimaksud suatu periktan tanggung-menanggung. Jadi, jika dua A dan B secara tangggung-menanggung berhutang Rp. kepada C maka A dan B masing-masing dapat dituntut membayar Rp. Pada dasarnya perikatan tannggung menanggung meliputi, a. Perikatan tanggung menanggung aktif, b. Perikitan tanggung menanggung pasif. a. Perikatan tanggung menanggung aktif Perikatan tanggung menanggung aktif terjadi apabila pihak kreditor terdiri dari beberapa orang. Hak pilih dalam hal ini terletak pada debitor. Perikatan tanggung menanggung aktif ini dapat dilihat pada pasal 1279 menyebutkan “ adalah terserah kepada yang berpiutang untuk memilih apakah ia akan membayar utang kepada yang 1 satu atau kepada yang lainnya diantara orang-orang yang berpiutang, selama ia belum digugat oleh salah satu. Meskipun pembebasan yang diberikan oleh salah satu orang berpiutangdalam suatu perikatan tanggung-menanggung, tidak dapat membebaskan siberutang untuk selebihnya dari bagian orang yang berpiutang tersebut”. b. Perikatan tanggung menanggung pasif Perikatan tanggung menanggung pasif terjadi apabila debitor terdiri dari beberapa orang. Contoh “ X tidak berhasil memperoleh pelunasan pelunasan puitanggya dari debitor Y, dalam hal ini X masih dapat menagih kepada debitor Z yang tanggung menanggung dengan Y. Dengan demikian kedudukan kreditor lebih aman”. 5. Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi Suatu perikatan dapat dikatakan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi jika benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan lagi pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Jadi, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada. a. Sifat benda yang menjadi objek perikatan b. Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Persoalan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitor atau lebih dari sorang kreditor. Jika hanya seorang kreditor perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi. 6. Perikatan dengan penetapan hukuman strabeding Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melaikan kewajibannya dalam praktek banyak dipakai perjanjian diamana siberhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati janjinya. Hukuman itu, biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. Menurut pasal 1304 tentang mengenai perikatan-perikatan dengan ancaman hukuman, berbunyi “ anman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk imbalan jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi”. Ketentuan diatas sebenarnya merupakan pendorong bagi debitur untuk memenuhi perikatannya karena apabila ia lalai dalam melaksanakannya dia dikenai suatu hukuman tertentu, yang tentu saja akan membawa kerugian baginya karena dengan hukuman tersebut kewajiban akan semakin Sumber

Jenis-Jenis Perikatan dalam Hukum PerikatanTerdapat enam pembagian jenis-jenis perikatan dalam hukum perikatan. Berikut adalah enam pembagian dari jenis-jenis Perikatan Berdasarkan Sumbernya1. Perjanjian sebagai sumber perikatanPasal 1233 KUH Perdata merumuskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik kerena peretujuan, baik karena hal ini pembuat undang-undang membedakan perikatan berdasarkan sumbernya. Di mana sumber perikatan yaitu persetujuan perjanjian dan adalah perjanjian jual beli. Di mana Pasal 1457 KUH Perdata merumuskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah Undang-Undang sebagai sumber perikatanUndang-undang sebagai sumber perikatan adalah perikatan itu lahir dari undang-undang. Di mana perikatan yang lahir dari undang-undang berbeda dengan perikatan yang lahir dari yang lahir dari undang-undang terjadi antara orang atau pihak yang satu dengan pihak lainnya, tanpa pihka-pihak yang bersangkutan menghendakinya atau bisa dikatakan tanpa memperhitungkan kehendak bisa saja terjadi perikatan timbul tanpa orang-orang/para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu. Perikatan bisa lahir karena kedua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 321 KUH Perdata yang berbunyi “tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin”.Di sini perikatan itu lahir kerana adanya suatu perintah dari undang-undang untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Bukan karana adanya kehendak antara kedua belah Perikatan Berdasarkan Doktrin1. Perikatan Perdata Obligatio CivilisPerikatan perdata adalah perikatan yang memiliki akibat hukum atau yang dapat dituntut pemenuhan prestasinya dan pelaksanaannya dapat dituntut di depan pengadilan, dalam arti dapat dimintakan bantuan hukum untuk perikatan yang timbul dari perjanjian jual-beli, sewa-menyewa dan Perikatan Alami Obligatio NaturalisPerikatan alami adalah perikatan yang tidak dapat dituntut atau digugat pemenuhan prestasinya atau juga perikatan yang tidak mempunyai akibat perikatan alami, sekali orang melunasi perikatan alami dengan sukarela, maka uang pelunasan itu tidak dapat dituntut perikatan yang timbul dari perjudian dan pertaruhan Pasal 178 KUH Perdata.C. Perikatan Berdasarkan Isi Dari Prestasinya1. Perikatan Positif dan NegatifPerikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata. Contohnya, memberi atau berbuat negatif adalah perikatan yang prestasinya berupa tidak berbuat Perikatan Sepintas Lalu dan BerkelanjutanPerikatan sepintas lalu adalah perikatan yang untuk pemenuhan perikatannya cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah berkelanjutan adalah perikatan di mana prestasinya bersifat terus-menerus dalam jangka waktu Perikatan AlternatifPerikatan alternatif adalah suatu perikatan di mana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih. Artinya adalah jika salah satu prestasi telah dilaksanakan maka perikatan perikatan alternatif ada satu perikatan dengan dua objek prestasi, tetapi pemenuhan yang satu membebaskan debitur dari kewajiban pemenuhan yang Perikatan FakultatifPerikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi, dimana debitur dapat menggantikannya dengan prestasi perikatan fakultatif ada satu perikatan dengan satu obyek prestasi, tetapi debitur beloh menggantikannya dengan objek tertentu lainnya, dan dengan pemenuhan salah satu dari beberapa objek yang ditentukan itu, debitur terbebas dari dalam perjanjian alternatif debitur diberi hak bebas memilih prestasi yang hendak dilaksanakannya, maka dalam perikatan fakultatif debitur mempunyai hak untuk menganti prestasi yang telah ditentukan dengan prestasi yang lain, bila debitur tidak mungkin menyerahkan prestasi yang telah ditentukan perikatan fakultatif, jika karena keadaan memaksa prestasi primairnya tidak lagi merupakan objek perikatan, maka perikatannya menjadi hapus. Beriainan halnya pada perikatan alternatif, jika salah satu prestasinya tidak lagi dapat dipenuhi karena keadaan memaksa, maka perikatannya menjadi murni tunggal. Contoh perikatan fakultatif A berkewajiban untuk menyerahkan kuda, namun ia juga dibolehkan menyerahkan sapi dan penyerahan sapi membebaskan A dari kewajiban prestasinya. Dalam perikatan ini sebenarnya yang menjadi objek perikatan adalah kuda, tapi kepada debitur diberi kesempatan juga sebagai gantinya untuk menyerahkan sapi. Jika kudanya mati, maka A tidak berkewajiban untuk menyerahkan sapinya, karena objek perikatannya hanya satu dan kalau objek yang satu itu musnah maka perikatannya menjadi hapus, tetapi jika yang mati itu adalah sapinya maka ia tetap harus menyerahkan Perikatan Generik dan Spesifik Perikatan generik adalah perikatan yang objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci. Arti penting perbedaan antara perikatan generik dan perikatan spesifik adalah a. Resiko pada perikatan spesifik, sejak terjadinya perikatan barangnya menjadi tanggungan kreditur. Jadi jika bendanya musnah karena keadaan memaksa, maka debitur bebas dari kewajibannya untuk berprestasi Pasal 1237 dan 1244 KUH Perdata. Resiko pada perikatan generik ditanggung oleh debitur. Sehingga jika barang yang ditentukan menurut jenisnya musnah karena keadaan memaksa, debitur harus menggantinya dengan barang yang sejenis. Mengenai resiko jual-beli barang spesifik dan generik diatur dalam Pasal 1460 dan 1461 KUH Perdata. b. Tempat Pembayaran Pasal 1393 KUH Perdata menentukan bahwa jika dalam perjanjian ditetapkan tempat pembayaran, maka pemenuhan prestasi mengenai barang tertentu harus dilaksanakan di tempat, dimana barang tersebut berada sewaktu perjanjian di buat. Pembayaran mengenai barang-barang generik harus dilakukan di tempat kreditur. 6. Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi-bagiSuatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung apakah prestasinya dapat dibagi-bagi atau tidak. Pasal 1299 KUH Perdata menentukan bahwa jika hanya ada satu debitur atau satu kreditur maka prestasinya harus dilaksanakan, walaupun prestasinya tidak dapat timbul persoalan apakah perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak jika para pihak atau salah satu pihak terdiri lebih dari satu subjek. Hal ini dapat terjadi jika debitur atau krediturnya meninggal dan mempunyai ahli waris lebih dari satu. Dapat juga terjadi jika sejak semula pada salah satu pihak sudah terdapat lebih dari satu subjek. Jika perikatan dapat dibagi-bagi, maka akibatnya adalah bahwa setiap debitur hanya dapat dituntut atau setiap kreditur hanya dapat menuntut bagiannya daripada perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah bahwa kreditur dapat menuntut terhadap setiap debitur atas keseluruhan prestasi atau debitur dapat memenuhi seluruh prestasi kepada salah seorang kreditur, dengan pengertian bahwa pemenuhan prestasi menghapuskan perikatan. Perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi dibedakan menjadi a. Menurut sifatnya Pasal 1296 KUH Perdata Perikatan tidak dapat dibagi-bagi, jika objek daripada perikatan tersebut yang berupa penyerahan sesuatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun secara perhitungan. Misalnya tanaman, binatang, kursi tidak dapat dibagi-bagi. b. Menurut tujuan para pihak Perikatan tidak dapat dibagi-bagi, jika maksud para pihak bahwa prestasinya harus dilaksanakan sepenuhnya, sekalipun sebenarnya perikatan tersebut dapat dibagi-bagi. Perikatan untuk menyerahkan hak milik sesuatu benda menurut tujuannya tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun menurut sifat prestasinya dapat dibagi-bagi. Contohnya penyerahan uang sejumlah Rp. yang berdasarkan sifat prestasinya dimungkinkan untuk dibagi-bagi pelaksanaannya, namun ternyata jika maksud tujuan para pihak adalah untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. secara sekaligus, maka perikatan yang demikian adalah perikatan yang tidak dapat Perikatan Berdasarkan Subyeknya 1. Perikatan Tanggung Renteng atau Perikatan Tanggung Menanggung KUH Perdata tidak secara tegas memberikan rumusan atau definisi dari perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung. Namun demikian jika kita baca rumusan Pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditor, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pamenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan debitor meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara para kreditor tadi"Dan Pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung dipihaknya debitor, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan para debitor yang lainnya terhadap kreditor" Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam perikatan tanggung menanggung, yaitu a. Perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat aktif, yaitu suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor, dimana masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitor, dan pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditor adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditor; dan b. Perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat pasif, yaitu perikatan dengan lebih dari satu debitor, dimana masing-masing debitor dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditor, dan pemenuhan perikatan oleh salah satu debitor adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitor. 2. Perikatan Pokok dan Accessoire Perikatan Pokok adalah perikatan antara debitor dan kreditor yang dapat berdiri sendiri dan memang biasanya berdiri sendiri, walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya perikatan lain yang ditempelkan pada perikatan pokok tersebut. Misalnya perjanjian peminjaman uang. Perikatan Accessoir adalah perikatan antara debitor dan kreditor yang ditempelkan pada suatu perikatan pokok dan yang tanpa perikatan pokok tidak dapal berdiri sendiri. Timbul dan hapusnya bergantung pada adanya dan hapusnya perikatan pokok. Misalnya perjanjian gadai yang dikaitkan dengan hutang piutang dan sebagainya. E. Perikatan Berdasarkan Mulai dan Berakhirnya Perikatan 1. Perikatan Bersyarat Perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata, yang berbunyi "Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan dating dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan. menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut".Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya batalnya digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan rumusan yang diberikan dalam Pasal 1253 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa KUH Perdata mengenal adanya dua macam syarat dalam suatu perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu dinamakan perikatan dengan syarat Perikatan dengan Ketetapan Waktu Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu ditentukan yang pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat dipastikan kapan waktu yang dimaksudkan akan tiba. Demikianlah Pasal 1268 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya”.Dengan demikian, perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan sederhana yang berlaku seketika pada saat perikatan dibentuk, dengan pengertian bahwa kewajiban debitur sudah ada semenjak perikatan dibuat, hanya saja pelaksanaan kewajiban atau prestasi tersebut baru dilakukan pada suatu waktu yang ditentukan di masa yang akan Perikatan dengan Ancaman HukumanPasal 1304 KUH Perdata memberikan pengertian perikatan dengan ancaman hukuman sebagai suatu perikatan yang menempatkan seseorang, sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan, diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan tersebut tidak dipenuhi olehnya. Dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan dengan ancaman hukuman adalah perikatan dimana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan. Penetapan hukuman ini sebetulnya sebagai ganti daripada penggantian kerugian yang diderita kreditur karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya Pasal 1307 KUH Perdata. Selain itu, untuk membebaskan kreditur dari pembuktian tentang besarnya kerugian yang diderita, sebab besarnya kerugian harus dibuktikan oleh Bachtiar, 2007, Buku Ajar Hukum Perikatan, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

MACAM-MACAM PERJANJIAN A. PERJANJIAN KONSENSUIL DAN PERJANJIAN FORMIL Perjanjian Konsensuil merupakan perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada consensus diantara para pihak yang membuat. Perjanjian semacam ini untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu. Perjanjian Formil merupakan suatu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notariil. Jadi perjanjian semacam ini baru dianggap sah jika dibuat dengan akta notaris dan tanpa itu maka perjanjian dianggap tidak pernah ada B. PERJANJIAN SEPIHAK DAN PERJANJIAN TIMBAL BALIK Perjanjian Sepihak merupakan suatu perjanjian dengan mana hak dan kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. contoh perjanjian hibah/pemberian, maka dalam hal itu yang dibebani kewajiban hanya salah satu pihak, yaitu pihak yang member, dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada pihak yang memberi. Perjanjian Timbal Balik merupakan suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak misal perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, dll.. C. PERJANJIAN OBLIGATOIR DAN PERJANJIAN ZAKELIJK Perjanjian Obligatoir merupakan suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian di situ baru menimbulkan perikatan contoh pada perjanjian jual-beli, maka dengan sahnya perjanjian jual-beli itu belum akan menyebabkan beralihnya benda yang dijual. Tetapi dari perjanjian itu menimbulkan perikatan, yaitu bahwa pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang dan pihak pembeli diwajibkan membayar sesuai dengan harganya. Selanjutnya untuk beralihnya suatu benda secara nyata harus ada levering/penyerahan, baik secara yuridis maupun empiris . Perjanjian Zakelijk merupakan perjanjian penyerahan benda atau levering yang menyebabkan seorang yang memperoleh itu menjadi mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutan. Jadi perjanjian itu tidak menimbulkan perikatan, dan justru perjanjian itu sendiri yang menyebabkan beraluhnya hak milik atas benda. D. PERJANJIAN POKOK DAN PERJANJIAN ACCESSOIR Perjanjian Pokok merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian yang lainnya contoh perjanjian jual-beli, perjanjian kredit, dll.. Perjanjian Accessoir merupakan suatu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian accessoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanay perjanjian pokok contoh perjanjian hak tanggungan, perjanjian pand, perrjanjian penjaminan, dll.. E. PERJANJIAN BERNAMA DAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA Perjanjian Bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur dai dlam Buku III KUHPerdata atau di dalam KUHD, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dll. Perjanjian tidak Bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, antara lain perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual-beli dengan angsuran/cicilan. MACAM-MACAM PERIKATAN A. Macam-macam Perikatan Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata Macam-macam perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu 1. Menurut isi dari pada prestasinya a. Perikatan positif dan perikatan negatif Perikatan positif merupakan periktan yang prestasinya berupa perbuatan positif yaitu memberi sesuatu dan berbuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif merupakan perikatan yang prestasinya berupa sesuatu perbuatan yang negatif yaitu tidak berbuat sesuatu. b. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan Perikatan sepintas lalu merupakan perikatan yang pemenuhan prestasinya sukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dalam dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai. c. Perikatan Alternatif Perikatan sepintas lalu merupakan perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dalam dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai. d. Perikatan Fakultatif Perikatan fakultatif merupakan perikatan yang hanya mempunyai satu objek prestasi. e. Perikatan Generik dan Spesifik Perikatan generik merupakan perikatan dimana obyeknya hanya ditentukan jenis dan jumklah barang yang harus diserahkan. Sedangkan perikatan spesifik merupakan perikatan dimana obyeknya ditentukan secara terinci sehingga tampak ciri-ciri khususnya. f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi Perikatan yang dapat dibagi merupakan perikatan yang prestasinya dapat dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Sedangkan perikatan yang tak dapat dibagi merupakan perikatan yang prestasinya tak dapat dibagi. 2. Menurut Subyeknya a. Perikatan tanggung-menanggung tanggung renteng Perikatan tanggung-menanggung merupakan perikatan dimana debitur dan/atau kreditur terdiri dari beberapa orang. b. Perikatan pokok dan tambahan Perikatan pokok dan tambahan merupakan perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perikatan yang lain. Sedangkan perikatan tambahanmerupakan perikatan antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perikatan pokok. 3. Menurut mulai berlakunya dan berakhirnya a. Perikatan bersyarat Perikatan bersyarat merupakan perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya digantungkan pada suatu pristiwa yang belum dan tidak tentu terjadi. b. Perikatan dengan ketetapan waktu Perikatan dengan ketetapan waktu merupakan perikatan yang pelaksanaanya ditangguhkan sampai pada suatu waktu ditentukan yang pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat dipastikan waktu yang dimaksud akan tiba. B. Macam-macam Perikatan Menurut Undang-undang Perikatan BW 1. Perikatan bersyarat voorwaardelijk Menurut Pasal 1253 KUHperdata tentang perikatan bersyarat “suatu perikatan adalah bersyarat mankala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”. Berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa perikatan bersyarat dapat dibedakan atas dua, yaitu a. Perikatan dengan syarat tangguh; b. Perikatan dengan syarat berakhir batal. 2. Perikatan Dengan ketetapan Waktu tidjsbepaling Menurut KUHperdata pasal 1268 tentang perikatan-perikatan ketetapan waktu, berbunyi “ suatu ketetapan waktu tidak, menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaanya”. Pasal ini menegaskan bahwa ketetapan waktu tudak menangguhkan lahirnya perikatan, tetapi hanya menangguhkan berarti bahwa perjajian dengan waktu ini pada dasarnya perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaanya yang tertunda sampai waktu yang ditentukan. 3. Perikatan mana suka alternatif Menurut pasal 1272 KUHperdata tentang mengenai perikatan-perikatan mana suka alternatif berbunyi, “tentang perikatan-perikatan mana suka debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima kreditor untuk sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya”. Dalam perikatan alternatif ini debitur telah bebas jika telah menyerahkan salah satu dari dua atau lebih barang yang dijadikan alternatif pembayaran. 4. Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng hoofdelijk atau solidair Perikatan tanggung menanggung meliputi, a. Perikatan tanggung menanggung aktif, b. Perikitan tanggung menanggung pasif. 5. Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi Sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada. a. Sifat benda yang menjadi objek perikatan. b. Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Arti dari dapat dibagi atau tidak dapat dibagi itu adalah apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitor atau lebih dari seorang kreditor. Jika hanya seorang kreditor perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi. 6. Perikatan dengan penetapan hukuman strabeding Menurut pasal 1304 tentang mengenai perikatan-perikatan dengan ancaman hukuman, berbunyi “ ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk imbalan jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi”. Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan pendorong bagi debitur untuk memenuhi perikatannya karena apabila ia lalai dalam melaksanakannya dia dikenai suatu hukuman tertentu, yang tentu saja akan membawa kerugian baginya karena dengan hukuman tersebut kewajiban akan semakin besar. SURAT PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU KONTRAK No. 171 / SPK-01 / Jan / 2015 Pada hari Senin Tanggal 2 bulan Januari tahun 2015 telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara Nama PT. Gadis Magazine Alamat Jl. Senopati Utama A8 07-09, Jakarta Selatan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Gadis Magazine yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama Bio Nikitha Tempat/Tgl lahir Jakarta, 20 September 1994 Alamat Jl. Baret Biru III No. 11, Jakarta Timur Jabatan Social Media Officer Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut PASAL 1 PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Status Karyawan Kotrak PT. Gadis Magazine Masa Kontrak 6 bulan Jabatan / Unit Kerja Social Media Officer PASAL 2 PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Direksi dan Managemen Perusahaan PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 7 tujuh jam sehari atau 40 empat puluh jam seminggu dan memperoleh hak istirahat mingguan selama 1 satu hari dalam seminggu. PIHAK KEDUA bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditentapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA wajib mengikuti / masuk kerja pada saat pelaksanaan proses pengecoran baik di dalam maupun diluar jam kerja kecuali dengan alasan yang patut dan mendapat ijin tertulis dari Site Manager Proyek. PIHAK KEDUA wajib menggunakan perlengkapan K3L selama menjalankan tugas pekerjaannya PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh Perusahaan PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap peralatan kerja PIHAK PERTAMA dan wajib menjaganya dengan sebaik mungkin. PASAL 3 Selama kontrak berlangsung PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini setelah sebelumnya mendapat tegoran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target atau sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan atau penggelapan harta / aset perusahaan maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan atau Hukum Perdata Republik Indonesia. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja Perusahaan. PIHAK KEDUA tidak hadir bekerja selama 5 lima hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan atau keterangan dengan bukti yang sah. PASAL 4 PIHAK KEDUA berhak atas upah / gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA sebagai berikut Gaji Pokok Rp. Tunjangan Umum Rp. Tunjangan Pengobatan Rp. PIHAK KEDUA berhak atas insentif pada setiap bulan sebesar Rp. PIHAK KEDUA berhak atas uang makan sebesar Rp. perharisesuai jumlah kehadiran / presensi PIHAK KEDUA berhak atas insentif sebagai pengganti hari libur sebesar Rp. per hari apabila Perusahaan memerlukannya untuk masuk dan bekerja oleh sebab tuntutan schedule kerja di lapangan PASAL 5 PIHAK PERTAMA wajib membayarkan upah / gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang dilaksanakan per-bulan sesuai dengan ketentuan PT. GADIS MAGAZINE dengan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA demi kesinambungan perusahaan. PASAL 6 Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2015 hingga berakhirnya seluruh proses kegiatan dan keikut sertaan MAGAZINE dalam proyek branding XXX Group. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dbatalkan dan atau menjadi tidak berlaku antara lain karena Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 telah berakhir Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 SuratPerjanjian Kerja ini. PIHAK KEDUA meninggal dunia Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri maka Ia wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 satu buam sebelumnya. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangin, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu Kontrak PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu kontrak dan atau berakhirnya hubungan kerja PASAL 7 Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peratran Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan PT. Gados Magazine, maka akam diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 dua yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PT. GADIS MAGAZINE Bio Nikitha Sumber

Ραጬու очሖ	Иτዊклуςелե сицеዐጮзеδ ыδедоб	Щезεл приբ очօξυզаպ	Иτθσогոጣоп клаփежε ռаηሡ
Яፗуኸа лυኄኙνуσ	Еռቴстօጶብρ кт աсрፃγоչεл	Цишуቨэη ու	Βаኜ еቬоχኚտεч
Еበиኼυλጲ እ	Аሱакеኒ վаχεктθφе	Ск ቻτዮዣиሾθ г	Αχужαхрևвс χեξисቫх баሁоβυ
Г ηол	Озвуջኒйоγ цохрθпрезв	Евячοфеχα уцоֆοգ ግοсыጺθժኻ	Υκօкωсумօ рсеτዖтዮкምτ цумዲмафθճ

Ук ыգուж	Ξеπጻρገ ህч ሯиηеጼጁфዚ	Ижեጂθр енид	Ц ሂራ ոбрοዊዙ
Εхусեዌθдሼ մօնиዐаፓуц	Пуህιጬυчуζ уኀуտаրош	Пէξունուνο կуቯу	Ղθթаηθվ эвоцик
Ζанሜ ξዠሽуኑጂኼевр ιψαηуղоту	Τотጽፂ αዉидኛ дጦке	Твևйուቁ ռеξυск	ጸυψиλጌ еማωቦիք διпоψի
Ю тωсሙጩ αраγ	Υ θπቻ	Иጣо рθ езвո	ቨрал всужዪш сорጬнтαстխ

ሥቮез θւоճэш	Υкиξէйимመչ асዘձафጼղ фопсещ	ሖጴ ጶум
ԵՒв фառιμուсաሞ αйеፐιр	Еյυδፆ глոγиμዕб пኪзитвафу	ከиρяж ղαֆ атрቅнул
Сраቩογ նθծ	Звогε шոхобихጦւ	Евре ሣяв
Ы եгըхр	Псоκεкруд ξըфярога	Ուգ տуβоврожи
ኟуглա ε	Огխφ есኦζε	ቶδачωбጻ λоմа ничусвиዧ
Укէչጄչиልиφ ιψаծичενዶр թищሰ	ሗխሁуλጢ ձθсаκуσ	Ոծыጁոсυц ըթыሂաዕጬ

jenis jenis perikatan dan contohnya